Home / Berita / ARTIKEL TENTANG EVALUASI FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

ARTIKEL TENTANG EVALUASI FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

EVALUASI FASILITASI KAMPANYE PEMILU 2019

Oleh: Fahmi Zikrillah (Anggota KPU Jakarta Selatan)

 

  1. PENDAHULUAN

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan Umum. Kegiatan kampanye pada dasarnya adalah sarana pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu baik itu pasangan capres-cawapres, partai-partai politik ataupun calon perseorangan anggota DPD RI untuk memperkenalkan citra diri, visi misi dan programnya kepada masyarakat agar mereka mau tergerak dan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Kampanye biasanya dilakukan dengan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat, mulai dari kampanye pertemuan tatap muka (berkunjung ke pasar, atau kunjungan door to door ke rumah warga atau pertemuan dengan komunitas), ada juga metode pertemuan terbatas, rapat umum, penyebaran bahan kampanye, hingga pemasangan alat peraga kampanye (spanduk, baliho, billboard) dan sebagainya. Semua dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, memperkenalkan citra diri dan program yang akan dilakukan, untuk meyakinkan masyarakat agar memilih calon pemimpin yang pantas dan memiliki kapasitas serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Kegiatan kampanye, diharapkan masyarakat dapat berkenalan dan mengetahui siapa calon pemimpin yang layak dipilih untuk mewakili aspirasi dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan kampanye merupakan suatu proses seleksi yang bisa dilakukan masyarakat terhadap orang-orang yang akan dipilih, baik sebagai presiden, DPR, DPD maupun DPRD. Jangan sampai ada istilah membeli kucing dalam karung, masyarakat memilih orang yang keliru sehingga pada saat menjabat mereka bukan mewakili rakyat tapi malah justru menindas rakyat dengan regulasi dan kebijakan yang dibuat. Rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin untuk 5 tahun ke depan.

Tentu, dalam kegiatan kampanye perlu ada kepastian hukum, baik itu Undang-Undang maupun Peraturan KPU. Sehingga para peserta pemilu maupun masyarakat pada umumnya dapat memahami apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye.

Kita juga mafhum bahwa bernegara adalah berkonstitusi. Selalu ada dasar hukum yang mengatur segala aktifitas kita bernegara. Salah satunya adalah dalam hal pemilihan umum 2019. Pemilu 2019 diatur di dalam undang-undang no 7 tahun 2017. Semua hal yang berkaitan tentang pemilihan umum 2019 diatur dalam UU tersebut, mulai dari siapa itu peserta pemilu, siapa yang berhak memilih dalam pemilu, siapa yang melaksanakan pemilu, hingga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilu, semuanya lengkap di atur dalam UU No 7 tahun 2017 dan dijabarkan lebih komprehensif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

 

Namun sayangnya, seringkali UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu maupun peraturan KPU (PKPU) no 23 tahun 2018 yang diubah menjadi PKPU no 28 tahun 2018  tentang kampanye pemilu kurang difahami oleh para peserta pemilu, sehingga banyak peraturan yang justru tidak dilaksanakan. Meskipun KPU sebagai salah satu penyelenggara beberapa kali sudah melakukan sosialisasi terkait PKPU mengenai kampanye kepada peserta pemilu, namun dalam praktiknya masih banyak peserta pemilu yang tidak melaksanakan dan bahkan melanggar aturan yang ada.

 

  1. Peran KPU dalam Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

Sebagai lembaga yang diamanahkan dalam Undang-undang untuk melaksanakan pemilu, KPU berkewajiban memberikan sosialisasi terhadap segala tahapan pemilu, tak terkecuali soal kampanye. Aturan yang terkait soal kampanye harus disosialisasikan oleh KPU kepada para peserta pemilu.

 

KPU beberapa kali melakukan sosialisasi terkait aturan hukum tentang kampanye (PKPU 23 junto PKPU 28 tahun 2018) dengan mengundang peserta pemilu. Dalam sosialisasi tersebut KPU menyampaikan kepada peserta pemilu mengenai peraturan yang memuat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta pemilu, hingga hal-hal yang boleh dilakukan dan dilarang dalam kampanye.

 

Namun sayangnya, dalam kegiatan sosialisasi terkait PKPU biasanya karena keterbatasan anggaran KPU hanya mengundang peserta terbatas, yang dihadiri oleh 2 orang yang mewakili peserta pemilu (tim paslon capres-cawapres, tim calon anggota DPD RI dan perwakilan dari partai politik).

 

Dalam kegiatan sosialisasi PKPU tentang kampanye pemilu yang sudah dilaksanakan oleh KPU kepada peserta pemilu, yang menjadi catatan adalah apakah peserta yang hadir mewakili peserta pemilu pada sosialisasi PKPU kampanye tersebut memahami materi sosialisasi terkait aturan kampanye untuk kemudian meneruskan informasi tersebut kepada seluruh caleg dari masing-masing parpol atau tidak? Atau justru hanya dikonsumsi oleh segelintir orang saja dalam partai politik. Sehingga para pengurus ataupun caleg di masing-masing parpol menjadi rabun aturan kampanye. Walaupun sebetulnya informasi tentang aturan terkait kampanye pemilu juga bisa diunduh dalam laman website KPU, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh seluruh peserta pemilu. KPU juga secara terbuka siap memberikan penjelasan jika ada hal-hal yang kurang difahami oleh peserta pemilu.

 

  1. Catatan Evaluasi Fasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019

Pada dasarnya, aturan dibuat untuk mewujudkan harmonisasi keteraturan dan ketertiban serta melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat tercipta keadilan bagi semua masyarakat. Sudah barang tentu setiap aturan yang dibuat mengandung konsekuensi hukum berupa sanksi bagi yang melanggar. Disinilah pentingnya kepastian hukum dalam segala hal.

 

Namun dalam PKPU no 23 junto 28 tahun 2018 tentang kampanye, banyak hal yang tidak mengatur soal sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Seperti misalnya pelaporan atas pembentukan tim kampanye oleh peserta pemilu kepada KPU.

 

Mengenai aturan yang membatasi jumlah peserta dalam pertemuan terbatas juga tidak ada konsekuensi hukumunya. Di dalam PKPU diatur bahwa untuk pertemuan terbatas yang skala nasional dibatasi 3000 orang, tingkat provinsi dibatasi 2000 orang dan tingkat kabupaten/kota dibatasi 1000 orang. Namun dalam praktiknya hal tersebut seringkali tidak diindahkan, sebab siapa yang dapat mengontrol dan menghitung secara rinci jumlah peserta yang hadir? Terlebih tidak adanya sanksi tegas jika hal tersebut dilanggar.

 

Contoh lain yang sering dilanggar oleh peserta pemilu adalah tentang kewajiban menyampaikan pemberitahuan tentang kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka kepada pihak kepolisian yang ditembuskan kepada KPU maupun Bawaslu. Banyak dari peserta pemilu yang tidak melaporkan ataupun memberitahukan kegiatan kampanye, baik kepada polisi ataupun tembusan kepada KPU.

 

Lain daripada itu, terkait aturan yang mengatur soal ukuran alat bahan kampanye (ABK) dan alat peraga kampanye (APK), baik itu poster, stiker, selebaran, brosur, pamflet, spanduk, baliho, maupun billboard dan umbul-umbul. Dalam PKPU diatur ukuran yang boleh dicetak dalam membuat dan menyebarkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Belum lagi nilai untuk alat bahan kampanye jika konversi dalam bentuk uang paling tingga Rp 60.000,- untuk semua bahan kampanye. Namun dalam prakteknya, ukuran tersebut justru seolah tidak diindahkan oleh peserta pemilu. Siapa yang bisa mengawasi sampai se detail itu? Meskipun dalam PKPU jelas dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain dalam bentuk dan ukuran yang sudah ditentukan. Maka menjadi pertanyaaan mengenai efektifitas aturan tersebut?

 

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga menjadi perhatian khusus, karena masih banyak peserta pemilu yang memasang APK diluar dari keputusan KPU Provinsi/ Kota yang sudah menentukan lokasi-lokasi terlarang untuk memasang APK. Dalam hal ini, KPU mengapresiasi kinerja bawaslu yang secara aktif mengawasi pemasangan APK di berbagai lokasi.

 

Selain itu, perlu ada penyederhanaan terkait dengan tim kampanye, pelaksana kampanye, dan petugas kampanye, sehingga tidak terlalu rumit dalam pengistilahan. Karena tugas antara tim kampanye, pelaksana maupun petugas kampanye, bisa dikerjakan sekaligus guna mendorong prinsip efektif dan efesien.

 

Hal itu semua boleh jadi karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas jika aturan tersebut tidak dilaksanakan ataupun dilanggar.

 

Dalam Pemilu 2019, KPU juga memfasilitasi kegiatan kampanye bagi peserta pemilu. Bentuk fasilitasi kampanye pada pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

  1. Baliho
  2. Spanduk

KPU Provinsi memfasilitasi kampanye dalam bentuk mencetak alat peraga kampanye berupa baliho bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden masing-masing sebanyak 16 buah.  Sementara untuk partai politik, KPU mencetak baliho masing-masing 11 buah dan 5 buah untuk setiap calon anggota DPD RI.

Adapun KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pencetakan baliho dan spanduk. Untuk baliho KPU mencetak 10 buah pasangan capres-cawapres. Sama hal dengan partai politik KPU Kab/Kota mencetak baliho masing-masing paling banyak 10 buah. Sementara untuk spanduk KPU Kab/Kota memfasilitasi masing-masing pasangan capres dan cawapres sebanyak 16 buah, begitu pun juga dengan parpol mendapatkan 16 buah spanduk., Adapun untuk calon anggota DPD RI menerima paling banyak 10 buah.

Pertanyaan mendasar adalah kenapa KPU memberikan fasilitas kepada peserta pemilu berupa baliho dan spanduk? Spiritnya adalah bahwa agar terjadi kesetaraan antar peserta pemilu. Meskipun misalkan ada peserta pemilu yang punya modal lebih besar, tetapi KPU membatasi jumlah dan ukuran yang boleh dicetak agar tercipta kesetaraan di antara peserta pemilu.

Namun lagi-lagi, tujuan yang baik tidak cukup tanpa diimbangi dengan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun sudah dibatasi jumlah dan ukuran yang boleh dicetak dan dipasang, namun di lapangan sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk mengontrol sudah berapa banyak tambahan spanduk yang sudah dipasang oleh partai A misalnya. Terlebih dalam Undang-Undang didefinisikan bahwa yang termasuk peserta pemilu adalah:

  1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
  2. Partai Politik
  3. Calon Perseorangan Anggota DPD RI.

Hampir semua caleg baik DPR maupun DPRD mencetak spanduk dan baliho, dan sulit juga untuk mengawasi berapa banyak spanduk dan baliho yang sudah dipasang oleh setiap caleg dari masing-masing partai politik. Sementara yang dicetak oleh KPU adalah spanduk dan baliho untuk partai politik, bukan untuk calon anggota legislatif. Spanduk dan baliho yang dicetak oleh KPU biasanya hanya diisi  oleh ketua partai atau pengurus partai, artinya tidak semua caleg terfasilitasi dalam spanduk dan baliho tersebut. Disinilah kerancuan itu muncul.

Di satu sisi KPU memfasilitasi dengan mencetak spanduk dan bahilo bagi peserta pemilu dengan tujuan terjadi kesetaraan, di sisi lain para caleg yang memiliki modal yang banyak juga melakukan hal yang sama, mencetak dan memasang spanduk sebanyak-banyaknya agar dikenal oleh masyarakat. Namun yang menjadi catatan juga adalah apakah spanduk dan baliho yang sudah difasilitasi oleh KPU tersebut dipasang semua oleh peserta pemilu atau tidak? Sebab yang terlihat di lapangan yang terpasang justru lebih banyak spanduk dan baliho yang dicetak sendiri oleh peserta pemilu. Mestinya ada lapporan dari partai politik apakah spanduk dan baliho yang difasilitasi KPU sudah terpasang atau belum.

Saran kami, baiknya jika fasilitasi kampanye dalam bentuk pencetakan spanduk dan baliho ini mau dipertahankan, maka perlu diperjelas apakah caleg juga diperbolehkan memasang spanduk atau tidak. Atau untuk efesiensi anggaran, baiknya KPU tidak lagi memfasilitasi mencetak alat peraga kampanye, serahkan saja kepada masing-masing peserta pemilu. Adapun yang perlu dipertegas adalah mengenai batasan berapa jumlah yang boleh dicetak dan dipasang oleh masing-masing peserta pemilu, sehingga terjadi penghematan anggaran.

 

 

  1. PENUTUP

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu kita ingin sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama menjadi lebih berkualitas dari tahun ke tahun. Pemilu adalah salah satu aktifitas demokrasi yang melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat. Dan salah satu tahapan yang penting dalam pemilu adalah Kampanye.n Kampanye dapat menjadi salah satu pintu menuju gerbang demokrasi subtansial, tentu dengan menghadirkan kampanye yang berkualitas, bukan sekedar seremonial apalagi prosedural.

Kita ingin bahwa kampanye menjadi wadah bagi peserta pemilu untuk adu ide dan gagasan tentang bagaimana masa depan bangsa ini, tentang program apa yang akan dilaksanakan, serta apa yang akan diperjuangkan selama menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Kita mau mereka yang berkontestasi dalam pemilu bicara soal bagaimana mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan, mewujudkan keadilan, serta bagaimana agar Indonesia mampu bersaing dan menjadi negara yang besar. Yang kesemuanya ini sebetulnya adalah bagian dari mewujudkan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Sehingga dengan demikian rakyat semakin cerdas dan tercerahkan yang pada akhirnya dengan sukarela mendukung dan membela ide dan gagasannya, dan bukan sekedar personalnya.

Kita tentu tidak ingin mereka yang terpilih adalah orang-orang yang hanya bermodalkan finansial, tanpa diiringi oleh modal intelektual dan modal sosial. Sebab jika yang menang adalah mereka yang banyak mengeluarkan uang, maka selanjutnya mereka akan berpikir bagaimana bisa mengembalikan modal. Tahapan kampanye merupakan proses seleksi alam apakah seseorang calon layak diberikan amanah atau tidak. Masyarakat dapat melihat dan mendengarkan langsung apa yang menjadi ide dan gagasannya, apa rencana aksinya, dan bagaimana dia mampu mewujudkan ide dan gagasannya tersebut. Rakyat tidak boleh lagi mau “dibeli” dengan uang ataupun sembako.

Diantara banyak cara dalam melakukan kampanye, memanfaatkan perkembangan teknologi dapat digunakan oleh para peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Melalui media sosial seperti facebook, twitter dan Instagram, para peserta pemilu bisa menyebarkan ide dan gagasannya kepada masyarakat dan dapat menyapa konstituennya. Tentu dengan mengedepankan data dan fakta, bukan justru menyebarkan fitnah dan berita bohong (hoax).

Kita perlu regulasi yang jelas dan tegas agar kampanye yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Regulasi yang sudah dibuat peru disosialisasikan bukan saja kepada peserta pemilu tapi juga kepada masyarakat. Agar semua pihak dapat memahami aturan main apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam kegiatan kampanye.

Pada akhirnya, semoga demokratisasi kita semakin matang dan berkualitas. Pemilu yang menjadi sarana kedaulatan rakyat, bisa melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

About admin

Silahkan Baca Juga :

KPU KOTA JAKARTA SELATAN MELAKSANAKAN KEGIATAN EVALUASI KAMPANYE PEMILU 2019

JAKARTA SELATAN – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan evaluasi kampanye pemilu 2019, Jumat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by themekiller.com